Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional untuk Lahan Zona Otorita Danau Toba Tahap-I Seluas 279 Ha di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba

Kegiatan pembayaran uang santunan kepada masyarakat penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk Pembangunan Nasional untuk Lahan Zona Otorita Danau Toba Tahap-I seluas 279 Ha di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio melalui teleconference, Jumat, 10 Juli 2020.

Pemerintah terus optimalkan pembangunan pariwisata berstandar internasional di Danau Toba. Dengan itu, Pemerintah menyalurkan dana satunan penanganan dampak sosial sebesar Rp26,1 miliar bagi 204 orang yang melakukan cocok tanam dengan luas lahan 279 hektare di Desa Perdamaen Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Proses ganti rugi mengacu pada Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Dalam Perpres tersebut penghitungan ganti rugi dilakukan oleh Gubernur dan bisa didelegasikan kepada Bupati.

Lahan tersebut berstatus hutan dan milik negara. Sehingga pemerintah berniat baik dengan memberikan santunan dana sebagai uang pengganti tanaman yang ditanam oleh masyarakat di lahan tersebut.

Lahan tersebut dihitung karena di atasnya ada tanaman ada 255 petak lahan garap oleh 204 orang. Dana santunan ini, dibayarkan secara bertahap. Sementara baru tahap pertama 279 Ha dan nantinya ada lahan Tahap-II sisanya 107,72 Ha.

Lahan ini, akan dibangun Toba Caldera Resort dan fasilitas pariwisata berstandar internasional. Pelaksanaan penyaluran dana satunan penanganan dampak sosial dilaksanakan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) yang digelar di Kantor Bupati Toba, Sumatera Utara.

Tinggalkan Balasan